Diskon!

Bung Tomo Menggugat

Rp 35.000,00 Rp 30.000,00

SKU: BM006/Ars2/II/2017 Kategori:

Deskripsi

Bung Tomo selama ini dikenal generasi muda “hanya” sebagai pahlawan yang mengobarkan Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Padahal, kenyataannya hingga saat ini Bung Tomo belum mendapat gelar Pahlawan Nasional. Selain itu, generasi muda juga tidak/belum tahu bahwa Bung Tomo pernah menjadi menteri (Menteri Urusan Veteran ketika Kabinet Burhanuddin Harahap) dan menjadi anggota DPR RI pada tahun 1950-an. Setelah itu, Bung Tomo yang terkenal kritis terhadap penguasa (Bung Karno dan Pak Harto) seolah-olah hilang begitu saja peranannya dalam sejarah Indonesia.

Di samping sebagai wartawan dan tentara dengan pangkat terakhir mayor jenderal, Bung Tomo dikenal dekat dengan Panglima Besar Jenderal Soedirman. Pemikiran dan tulisannya yang kritis selalu berpijak pada nasihat Pak Dirman, yakni pemimpin jangan sampai tergoda dengan harta, tahta, dan wanita. Jika sampai tergoda akan hancurlah kepemimpinan dan kewibawaannya. Pada masa Orde Baru, Bung Tomo sempat mendekam di penjara selama satu tahun (1978—1979), yakni di sebuah penjara yang terletak di sekitar Kramatjati, Jakarta Timur. Dia dipenjara karena sikap kritisnya terhadap kepemimpinan Pak Harto.

Buku ini berisi dokumen-dokumen hasil pemikiran, berupa tulisan, artikel, dan surat (baik resmi maupun tidak resmi). Di antaranya ditujukan kepada Bung Karno, Pak Harto, Presiden AS Eissenhower, anggota Partai Indonesia Raya, LVRI, dan sebagainya; serta beberapa artikel tentang kepahlawanan dan persoalan antargenerasi. Sebagian besar tulisannya merupakan kritik yang keras dan tajam terhadap situasi dan kondisi pada zamannya. Kritik yang tidak sekadar kritik. Dia juga memberikan cara-cara penyelesaian masalah, meskipun itu kesannya masih sangat sederhana.

Dalam kata pengantarnya, pengamat politik, Arbi Sanit menjelaskan sebagai berikut.

GUGATAN TOKOH BESAR

BERBASIS KEKUATAN POLITIK KECIL

Tatkala membaca buku ini sesungguhnya Anda sedang mengenali sosok, pemikiran, dan pengalaman seorang tokoh besar In­donesia yang memiliki kompleksitas kehidupan, tetapi mudah dicerna. Gambaran komplesitas itu diwarnai oleh perannya dari pejuang kemerdekaan dan pemimpin revolusi sampai menjadi perwira militer, politisi, dan menteri kabinet. Belum lagi selaku pemikir, wartawan, dan agitator ulung. Dan kesederhanaannya tampil dari kelugasan dan konsistensi berpikir, bersikap, dan bertindak. Itulah glory atau kebesaran seorang pahlawan Indonesia yang dikenal dengan sebutan Bung Tomo.

Tulisan-tulisannya yang dihimpun dalam buku ini, memuat gugatannya terhadap para pemimpin dunia dan Indonesia, sebagai wujud perjuangannya untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka, sebagaimana harus disarikan dari alinea kedua Pembukaan UUD 1945 menjadi demokrasi dan makmur. Adalah ketidakpedulian yang bermuara ke­pada kegagalan para pemimpin Indonesia untuk merelaisasikan cita-cita itu, sehingga kesengsaraan rakyat tidak terkendali dan bahkan tidak teratasi yang memotivasi Bung Tomo untuk memfungsikan kepalawanannya melakukan gugatan yang dimaksudkan.

Penelusuran atas karyanya ini memberikan pemahaman bahwa gugatan Bung Tomo bermakna majemuk, dalam artian dimensi dan objeknya beragam. Gugatan Bung Tomo bisa hadir berbentuk analisis kritis, sebagaimana tertangkap dari pemaparannya tentang hubungan politisi sipil dan militer yang saling menunggangi sehingga batasan perannya menjadi tidak jelas, dengan konsekuensi membahayakan demokrasi. Begitu pula tentang kritik diri atas posisinya sebagai Ketua Partai Rakyat Indonesia (PRI) yang dirangkap dengan perannya sebagai Menteri Veteran dalam Kabiner Burhanuddin Harahap, sehingga PRI hanya memperoleh dua kursi di DPR yang berarti 10% dari 20 kursi yang ditergetkan dalam pemilihan umum (pemilu) 1955.

Selain itu, gugatan Bung Tomo berarti pula sebagai tuntutan politik sebagaimana dikemukakannya dalam bentuk pembubaran DPR dan partai politik oleh pemerintah karena kinerjanya yang tidak produktif melindungi dan memperjuangkan nasib serta kepentingan rakyat, yang justeru merupakan konstituennya. Demikian pula halnya dengan desakan kepada Dwi Tunggal Soekarno-Hatta agar bersikap adil terhadap PRI dan lawan politiknya dari kelompok Angkatan 45, kelompok Yamin, dan kelompok Khaerul Saleh cs yang dianggapnya sebagai pengikut Tan Malaka. Lalu desakan itu tertangkap pula tatkala Bung Tomo meminta kerja sama erat di antara partai untuk membangun kewibawaan pemerintah, baik dalam menghadapi perbedaan dalam militer maupun di antara politisi sipil.

Gugatan Bung Tomo yang bermakna kritik tajam, jelas sekali terlihat saat ia mengoreksi Bung Karno dan para jenderal yang dilihatnya mengalami dekadensi moral karena melemahkan nilai keutuhan keluarga dengan beristeri lebih dari satu dan terjebak dalam “main perempuan”. Sikap senada dihadapkannya pula kepada Presiden Soeharto, sekalipun alasannya adalah cukongisme sebagai realisasi nepotisme dan klik, melalui peran ekonomi yang berlebihan dari pengusaha nonpribumi. Dalam kaitan itu Bung Tomo mengritik keras peran asisten pribadi (aspri) dan keluarga Presiden Soeharto.

Dan gugatan Bung Tomo yang bermakna himbauan, tampak dari surat terbukanya kepada Presiden Eisenhower dari Amerika Serikat. Dipahaminya kestrateigsan posisi dan peran Amerika Serika di puncak Perang Dingin, yang dapat bermanfaat bagi Indonesia. Untuk itu Bung Tomo menghimbau agar Eisenhower mendukung kemandirian Indonesia dengan membantu pembangunan ekonomi yang sedang diusahakan oleh pemerintah. Dalam pada itu, untuk menyelesaikan krisis kepemimpinan nasional yang berakar kepada pecahnya Dwi Tunggal dan konflik sipil-militer, Bung Tomo menganjurkan agar AH Nasution, Hatta, dan Sultan Hamengkubuwono IX membentuk Kabinet Zaken. Dengan demikian ia berharap agar tercipta kewibawaan pemerintah atas elit yang selalu bertikai.

Mudah dipahami bahwa keseluruhan makna gugatan Bung Tomo itu menggambarkan sikap dan perjuangannya sebagai pahlawan pada era damai, sebagai alternatif dari kepahlawanannya pada era revolusi fisik. Sungguhpun demikian, hasilnya jauh berbeda. Dalam revo­lusi fisik Bung Tomo sukses besar, sebagaimana terbukti dari kekalahan Inggris (Sekutu) pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya dan implikasi politik internasional yang menguntungkan Indonesia dalam menghadapi Belanda. Namun, kepahlawanannya pada masa damai, di medan politik, jauh dari cemerlang. Dalam Pemilu 1955, sebagaimana diakuinya sendiri, PRI berkarya jauh di bawah target. Menghadapi Pemerintahan Presiden Soekarno, ia semakin diasingkan dari lingkaran kekuasaan pemerintahan yang berawal dari pidatonya tentang sikap pemuda yang berkolaborasi dan menyinggung Bung Karno. Kemudian bukan hanya partainya yang tergolong diasingkan, melainkan juga peran politiknya di DPR pun berakhir pada tahun 1959 ketika DPR hasil Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno melalui sebuah dekrit.

Sangat mungkin inilah kenyataan dari tokoh besar yang tidak didukung oleh kekuatan politik secara memadai. Sebagaimana terbukti dari Pemilu 1955, PRI yang hanyalah partai kecil, tidak bisa diandalkan untuk memenangkan perjuangan politiknya. Meskipun argumen politiknya bernas, logis, dan masuk akal, karena tidak ditopang dengan dukungan yang memadai, apa pun makna operasional dari gugatan politik yang dilakukannya, bisa jadi menarik perhatian, tetapi jelas tidak punya daya pengaruh.

Rasarnya nasib yang dialami Bung Tomo di dunia politik Indonesia akan berkelanjutan. Tokoh besar seperti Amien Rais sukar memenangkan gagasan dan perjuangan politiknya, sekalipun kepeloporannya dalam reformasi diakui. Maka, calo atau broker politik, lebih mungkin menentukan nasib rakyat ketimbang tokoh besar yang menjadi pemimpin politik dan pemerintahan, kecuali jika di Indonesia bisa terbangun sistem partai yang kuat karena sederhana.

Additional information

Judul

Bung Tomo Menggugat

Penulus

Sutomo (Bung Tomo)

Penerbit

VISIMEDIA

jumlah halaman

247

Ulasan

Belum ada ulasan.

Be the first to review “Bung Tomo Menggugat”

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *