Simpang Jalan Negara Pasundan

by Juli 16, 2014
Demonstrasi rakyat Pasundan menentang pendirian Negara Pasundan (foto:IPPHOS)

Demonstrasi rakyat Pasundan menentang pendirian Negara Pasundan (foto:IPPHOS)

Ujung takdir sebuah negara boneka yang dipimpin seorang korup.

SEKITAR tahun 1920-an, Prof. C.C. Berg membawa kembali naskah Kidung Sundayana ke Indonesia. Ilmuwan Universitas Leiden yang dicurigai alat politik Gubernur Jenderal Hindia Belanda itu, menyebut bahwa naskah yang bercerita tentang palagan Bubat tersebut menjadi dasar shahih ketidakcocokan antara dua suku terbesar di Hindia Belanda: Sunda dan Jawa.

Tak dinyana, puluhan tahun kemudian pernyataan Berg itu menjadi dalih Residen Priangan, M. Klaassen untuk memprovokasi berdirinya Negara Pasundan. Dalam laporan yang ditulis pada 27 Desember 1946 tersebut, M. Klaassen menyebut bahwa pemerintah Kerajaan Belanda wajib hukumnya mendukung PRP pimpinan eks Bupati Garut Raden Soeria Kartalegawa (Partai Rakjat Pasoendan) yang bercita-cita mendirikan Negara Pasundan. Alasannya (sama seperti yang diungkapkan Berg) sejak berabad-abad lamanya ada persaingan antara orang-orang Jawa dan Sunda. Ini akibat perbedaan dalam adat, kebiasaan dan mentalitas.

Banyak pejabat Belanda di Jawa Barat setuju dengan Klaassen. Asisten-Residen M. Hins di Bogor mengatakan gerakan PRP harus didukung betapa pun di antara pimpinannya terdapat orang yang tidak seluruhnya bisa dipercaya, cuma mengutamakan kepentingan diri sendiri dan bukan karena mencintai tanah Pasundan. Pendapat ini juga disetujui oleh Gubernur Abbenhuis yang merespon dan mendukung tuntutan itu. Letnan Gubernur Jenderal Van Mook sendiri setuju saja Negara Pasundan didiriikan, namun ia tak setuju jika negara boneka ini kelak harus dipimpin oleh Soeria Kartalegawa, “Ia tokoh yang sangat korup selama menjadi Bupati Garut,”ungkap Van Mook.

Padahal dalam Nationalism and Revolution in Indonesia, George McTurnan Kahin menyebut bahwa Kartalegawa mendapat ide untuk membentuk PRP justru dari mantan perwira KNIL Kolonel Santoso, penasehat politik Van Mook. Realisasinya kemudia dibantu oleh NEFIS, badan intel militer Belanda.

Tidak adanya gayung bersambut dari Van Mook, membuat Kartalegawa nekad. Menurut Rosihan Anwar yang sempat meliput soal pendirian Negara Pasundan ini, tampilnya Kartalegawa sebagai pimpinan Negara Pasundan tak lepas dari dukungan para pegawai Belanda di Jawa Barat. Pada 4 Mei 1947, mereka menyokong sepenuhnya secara logistik dan politik proklamasi Negara Pasundan di Bandung yang dihadiri oleh sekitar 5000 orang tersebut.

Karena aksi petualangan politiknya itu, pers Republik menjuluki Kartalegawa sebagai : “Soeria ‘NICA’ Legawa”. NICA merupakan singkatan dari Nederlandsch Indië Civil Administratie atau Pemerintah Sipil Hindia Belanda. Nasib selanjutnya Negara Pasundan tidak mendapat dukungan dari rakyat Jawa Barat. Ketika akhir bulan Mei Presiden Soekarno datang dari Yogya meninjau Jawa Barat, ratusan ribu rakyat Jawa Barat berduyun-duyun datang ke beberapa lapangan tempat Bung Karno berpidato dalam bahasa Sunda. “Ra’jat Pasoendan tukangeun Karno-Hatta (Rakyat Pasundan di belakang Soekarno-Hatta)” demikian bunyi salah satu spanduk yang mereka bawa dalam sebuah rapat politik di Bandung.

Akhirnya nasib negara Pasundan ada di simpang jalan, mereka bubar dengan sendirinya dan mayoritas rakyat Jawa Barat memilih untuk kembali bergabung dengan Republik Indonesia pimpinan Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Mochamad Hatta. (hendijo)

 

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.