Perjudian Politik Bernama Renville

by Maret 1, 2015

Saat disebut nama “Renville”, wajah Letnan (Purnawirawan) Alleh (90) yang semula sumringah tiba-tiba berubah menjadi muram. Sorot matanya yang riang seketika menajam. “Perjanjian sialan! Karena perjanjian itu, hidup kami banyak berubah…” kata mantan petarung dari Divisi Siliwangi dalam nada pahit.

Sesungguhnya bukan hanya hanya Alleh yang merasakan hal demikian. Para petinggi Divisi Siliwangi seperti almarhum Letnan Kolonel Kawilarang  saat itu juga merasakan hal yang sama terhadap kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari Pejanjian Renville antara Indonesia dengan Belanda.

“…Tiba-tiba kami mendengar tentang adanya Perundingan Renville yang menyebabkan kami harus hijrah. Bukan main bencinya saya. Seperti tersambar halilintar di siang bolong rasanya. Tetapi sebagai tentara, kami harus tunduk kepada perintah atasan…” ujar Komandan Brigade II Soerjakentjana itu dalam biografinya: Untuk Sang Merah Putih.

Kekecewaan para petarung Siliwangi terhadap Perjanjian Renville memang sangat beralasan. Pada akhir 1947, saat gerak laju Pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Jawa Barat mengalami kemajuan signifikan dan militer Belanda mulai kewalahan, tiba-tiba keluar perintah untuk  melakukan gencatan senjata dan mengosongkan Jawa Barat. Bagi para prajurit di garis depan, keputusan politik tersebut tentu saja sangat tidak masuk akal.

Dalam sebuah laporannya ke Markas Besar Tentara (MBT) di Yogyakarta, Kolonel AH. Nasoetion menyatakan bahwa akibat munculnya keputusan untuk hijrah ke Jawa Tengah itu mereka dihinggapi kekecewaan dan rasa frustasi. Menurut Panglima Divisi Siliwangi itu, ketika posisi pasukannya semakin baik di Jawa Barat justru munculnya kesepakatan Perjanjian Renville telah menolong Belanda dari kesulitan-kesulitannya yang semakin meningkat.

“ Dalam posisi seperti ini, saya jadi teringat intervensi Soekarno-Hawthorn pada Oktober 1945 yang telah menyelamatkan Brigade Inggris dari kehancuran mereka di Surabaya…” ujar Nasoetion seperti dikutip oleh Jenderal (Purn) Himawan Soetanto dalam Rebut Kembali Madiun.

Di tingkat lebih tinggi, kekecewaan juga diperlihatkan oleh Kepala Staf Umum TNI, Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo. Bahkan sebagai protes keras, begitu Perjanjian Renville disepakati kedua pihak, Oerip secara resmi menyatakan diri mundur dari dinas ketentaraan.

Apakah dengan adanya Perjanjian Renville tersebut, para pemimpin republik bisa “sebodoh” itu hingga lebih memilih para prajurit-prajurit di lapangan kecewa dan frustasi?

Target yang Gagal Terwujud

Tepat pada 20 Juli 1947, kendaraan-kendaraan tempur dan puluhan ribu serdadu Belanda bergerak secara serentak. Dengan mengatasnamakan Operatie Product, mereka menyerang kedudukan-kedudukan pihak republik. “ Dalam waktu dua minggu, militer Belanda berhasil menduduki sebagian Sumatera dan kota-kota penting di Jawa Barat serta Jawa Timur,” tulis George Mc T.Kahin dalam Nationallism and Revolution in Indonesia.

Kendati demikian,secara politik, Belanda tidak mampu meyakinkan dunia dengan operasi militer tersebut  . Bahkan, mereka justru menuai kecaman dunia internasional. Secara khusus, pendukung utama Indonesia yakni India mengecam aksi militer tersebut sebagai upaya nyata pihak Belanda menghancurkan kesepakatan Perjanjian Linggarjati, yakni perjanjian damai yang ditandatangani Belanda-Indonesia pada 25 Maret1947.

Sementara itu, tujuan utama lain dari Operatie Product  yakni menghancurkan kekuatan TNI sama sekali tak terpenuhi. Alih-alih mencapai hasil maksimal, kekuatan TNI secara kilat mulai berhasil melakukan rekoordinasi kekuatan. Di beberapa tempat, serangan-serangan balik yang dilakukan TNI malah semakin intens dan membuat militer Belanda balik kewalahan. Singkat kata, target Belanda gagal terwujud.

Seorang Komandan Batalyon militer Belanda bernama Letnan Kolonel J. Flink dari Divisi C mengakui situasi tersebut. Sebulan lebih setelah Operatie Product, memang pasukannya bisa mempertahankan kondisi kemanan. Namun mulai 31 Agustus 1947 keadaan berubah.

“ Batalyon saya mulai mendapat serangan-serangan gencar dan sistematis. Akibatnya, kami tidak hanya mengalami kekalahan demi kekalahan jasmani maupun rohani tapi juga meningkatnya kerugian personil di atas tingkat yang normal,” katanya seperti dikutip Himawan Soetanto dalam Yogyakarta 19 Desember 1948.

Di tengah situasi tersebut, Dewan Keamanan PBB lantas mendesak masalah pertikaian kedua negara itu kembali dibawa ke meja perundingan. Bertempat di atas anjungan USS Renville (sebuah kapal angkut pasukan milik Amerika Serikat) yang tengah berlabuh di Teluk Jakarta, maka perundingan kedua pihak dengan pengawasan Komisi Jasa-jasa Baik ( beranggotakan Amerika Serikat, Belgia dan Australia) pun dilangsungkan sejak 8 Desember 1947.

Perjudian Politik

Perdebatan di atas kapal perang milik Amerika Serikat itu berlangsung panas. Dengan suara lantang, Ketua Delegasi Belanda, Raden Abdoelkadir Widjojoatmodjo menyerang Republik Indonesia sebagai hasil karya para kolaborator yang dikendalikan orang-orang Jepang. Pada akhir pernyataannya, Abdoelkadir menantang Republik Indonesia dengan mengatakan: “ Buktikan dulu ketangguhan kalian! Baru setelah itu masalah-masalah politik akan mendapatkan alurnya yang tepat!”

Dalam buku Renville karya Ide Anak Agung Gde Agung, disebutkan persoalan yang menjadi ganjalan utama dalam pertemuan tersebut adalah soal Garis Van Mook. Pada sidang tanggal 9 Desember 1948, sebagai upaya pengaturan gencatan senjata, Komisi Jasa-Jasa Baik  mengusulkan supaya pihak militer Belanda mengosongkan daerah-daerah yang diduduki dan sebaliknya TNI juga harus mengosongkan “daerah kantong” yang diduduki mereka (saat itu ruang lingkupnya bahkan sudah meluas melebihi garis demarkasi sebelum Belanda melakukan Aksi Militer Pertamanya).

Belanda menolak usulan Komisi Jasa-jasa Baik tersebut. Mereka malah mengajukan usul lain: garis demarkasi berdasarkan “garis Van Mook” yang disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 5 September 1947. Tentu saja, tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah oleh delegasi republik, yang saat itu dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifoedin. Dan perundingan pun menjadi buntu.

Selama sebulan, upaya pembangunan perdamaian tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Hingga sampailah pada tanggal 9 Januari 1948, saat Belanda mengajukan ultimatum: dalam waktu tiga hari pihak republik harus bisa menentukan sikapnya, apakah menerima atau menolak usul Garis Van Mook sebagai garis demarkasi. Jika jawaban kedua yang dipilih oleh pihak republik, maka Belanda menyatakan akan meneruskan aksi militernya sampai ke Yogyakarta.

Pada awalnya ancaman Belanda itu dikecam keras oleh para pemimpin republik termasuk oleh Presiden Sukarno dan Wakil Presiden Hatta. Mereka merasa, pihak Belanda telah berlaku arogan dengan mendikte posisi politik RI. “ Namun, laporan  dari beberapa komandan TNI kepada Sukarno perihal sangat kurangnya amunisi jika Belanda nekad melancarkan serangan besar-besaran menjadikan para pemimpin republik berubah pendirian…”tulis George Mc. T. Kahin.

Selain faktor di atas, para pemimpin republik pun merasa “terpikat” dengan analisa Dr.Frank Graham, wakil Amerika Serikat di Komisi Jasa-jasa Baik. Dr. Graham menjelaskan bahwa jika RI menerima syarat-syarat yang diajukan oleh Belanda, ada kemungkinan pemerintah Amerika Serikat akan menentang lebih jauh upaya-upaya Belanda untuk mencapai solusi dengan cara militer dan mengarahkan perundingan kepada pemunggutan suara yang dijanjikan akan diadakan di bawah pengawasan PBB.

Sesepuh Divisi Siliwangi almarhum Kolonel (Purn) Eddie Soekardi memiliki pendapat menarik terkait sikap “nrimo” yang dijalankan oleh pemerintah republik. Dalam suatu diskusi hampir setahun lalu, kepada saya ia mengatakan bahwa sesungguhnya penerimaan atas Garis Van Mook merupakan “perjudian politik” kaum republiken.

“ Dari pengalaman yang sudah-sudah, Belanda itu kan suka inkar janji. Nah berdasarkan pengalaman itu, para pemimpin republik sudah berhitung Belanda tidak akan mematuhi perjanjian yang sudah disepakati. Dan itu memang terjadi kan…,”kata Eddie seraya terkekeh.

Tepat pada 17 Januari 1948, Perjanjian Renville pun rampung. Dengan ditandatangani perjanjian tersebut  oleh kedua pihak, maka otomatis berlaku pula secara praksis semua poin-poin yang telah disepakati. Termasuk penarikan Divisi Siliwangi dari Jawa Barat yang ternyata dalam perkembangannya banyak merubah alur hidup para petarung TNI seperti Aleh.(hendijo)

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.