Gubernur di Tengah Perang

by Desember 24, 2018

Kiprah Gubernur Pertama

Meskipun secara resmi, pemerintah Republik Indonesia telah mengumumkan Soerjo sebagai gubernur Jawa Timur, namun pada kenyataannya hingga awal Oktober 1945, belum ada terselenggara pemerintahan kaum Republik di provinsi tersebut. Kekosongan kekuasaan itu menjadikan para pemuda pro Republik khawatir. KNI lantas mendesak Soerjo secepatnya berangkat ke Surabaya guna menduduki posisi jabatan gubernur.

Untuk kesekian kali, Soerjo menolak dengan alasan sama: pemerintah pusat di Jakarta belum memberinya surat keputusan resmi. Selain itu, Soerjo juga ragu bahwa kedatangannya ke Surabaya akan diterima secara baik. Sebagai bentuk kompromi, maka KNI mengusulkan supaya Soerjo melakukan peninjauan terlebih dahulu ke Surabaya dan melihat situasi terkini di ibu kota Jawa Timur itu.

Usul KNI diamini oleh Soerjo. Dengan disertai oleh sepasukan BKR (Badan Keamanan Rakjat) dan wakil dari KNI (Abdul Soekiman dan Soekarno) berangkatlah Soerjo ke Surabaya. Ternyata apa yang ditakutkan oleh Soerjo tak terjadi sama sekali. Alih-alih menolak, masyarakat Jawa Timur di Surabaya malah menyambut baik dan meminta supaya Soerjo secepatnya menduduki jabatan gubernur.[19]

Maka pada 11 Oktober 1945, diadakanlah rapat perpisahan di Bojonegoro. Masyarakat Bojonegoro melepas residen mereka yang akan mengemban amanah yang lebih tinggi: memimpin seluruh Jawa Timur di bawah Republik Indonesia. Keesokan harinya, Soerjo diantarkan oleh  wakil-wakil KNI hingga ke tapal batas Surabaya. Di sini ia kemudian diserahkan kepada Wakil Residen Surabaya.

Soerjo langsung menempati kantor kegubernuran sebagai tempat kegiatannya sehari-hari. Langkah pertama yang dia lakukan adalah menyusun staf  di bawahnya. Sebagai pembantu gubernur, Soerjo mengangkat Doel Arnowo ( Ketua KNID Surabaya), dan beberapa tokoh terkemuka, antara lain Roeslan Abdulgani, Mr.Dwijosewojo, Bambang Suparto dan Subianto. Tak lupa, dia pun mengangkat  Wawardi (sahabat lamanya tang bekas aktivis Partai Indonesia Raya) sebagai Kepala Pertanian Keresidenan Surabaya sekaligus pejabat kegubernuran yang mengurusi soal persedian makanan rakyat ( sejenis Badan Urusan Logistik).

Sesungguhnya, kala Soerjo datang ke Surabaya, situasi kota tersebut sedang panas-panasnya menyusul aksi perlucutan tentara Jepang yang kadang diikuti aksi kekerasan. Pun usai terjadi Insiden Bendera di Hotel Yamato pada 19 September 1945, suasana anti Belanda di Surabaya sangat terasa. Itu menyebabkan, Soerjo memutuskan untuk bergerak secepatnya mengatur situasi.

Di tengah kesibukan Soerjo dan jajarannya membenahi kondisi Surabaya, tetiba muncul berita bahwa sebentar lagi kota tersebut akan didatangi oleh pasukan Inggris. Selaku salah satu pemenang Perang Dunia ke-2, mereka berangkat ke Surabaya selain untuk mengurusi tawanan perang dan kaum interniran (orang-orang Eropa eks tahanan Jepang), juga menjaga ketertiban dan kemananan pasca perang.

Namun isu yang bergulir, kedatangan pasukan Inggris tersebut diikuti oleh orang-orang Belanda yang akan bercokol lagi di Indonesia. Jika benar, maka situasi tersebut tentunya tidak tepat mengingat orang-orang Indonesia tidak sudi lagi berada di bawah kungkungan orang-orang Belanda.  Insiden Bendera di Hotel Yamato adalah salah satu buktinya.

Berdasarkan kekhawatiran itu, Pemerintah Daerah Jawa Timur memperingatkan militer Inggris dan orang-orang Belanda (serta para simpatisannya) untuk tidak mencampuri urusan orang-orang Indonesia. Menurut Frank Palmos, Gubernur Soerjo malah mengusulkan kepada pihak Inggris di Jakarta untuk membatalkan maksud mereka datang ke Surabaya mengingat kehadiran mereka di kota tersebut tidak diperlukan.[20]

“Pemerintah Jawa Timur akan menyelesaikan urusan mantan tahanan perang dan tentara Jepang (yang sudah dikumpulkan dalam asrama-asrama) dan memindahlan mereka ke pelabuhan untuk dinaikan ke kapal laut secepatnya,” tulis sejarawan asal Australia itu dalam buku Surabaya 1945: Sakral Tanahku.

Pernyataan dan uluran tangan Pemerintah Jawa Timur itu dianggap sepi oleh militer Inggris dan orang-orang Belanda. Sebagai pemenang Perang Dunia ke-2, mereka sangat mempercayai diri mereka sendiri dan menyepelekan situasi yang sedang terjadi di Surabaya. Inilah yang menurut Palmos, menjadi sebab utama orang-orang Inggris terseret dalam suatu perang yang mereka sendiri sebut sebagai “neraka” di timur Jawa.

Sebaliknya, Pemerintah Pusat RI  yang tengah membangun posisi tawar di depan Inggris pun menyarankan Pemerintah Jawa Timur untuk menyambut baik kedatangan tentara Inggris. Bahkan Menteri Penerangan Amir Sjarifoeddin, atas nama Pemerinta RI, memberikan instruksi untuk tidak menghalang-halangi kedatangan tentara Inggris.[21]

“Instrukti untuk “tidak menghalang-halangi pendaratan pasukan Inggris” dapat dipahami oleh para pejuang setempat, khususnya dilihat dari sudut perjuangan diplomatik…” ujar Des Alwi dalam Pertempuran Surabaya November 1945.

Kamis pagi, 25 Oktober 1945. Gubernur Soerjo baru saja menerima laporan dari para pembantu bidang ekonomi di Kegubernuran, ketika mendapat berita bahwa tentara Inggris sudah mulai mendarat di Pelabuhan Tanjung Perak . Dengan perlindungan dari beberapa kapal perang, mereka menurunkan sekitar 6000 prajurit Brigade 49 Infanteri India (selanjutnya disebut sebagai Brigade 49) pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, dari tiga kapal angkut pasukan: HMS Waveney, HMS Malika, HMS Assidious.[22]

Jam 9.00, Brigade 49 mengirimkan dua perwiranya yakni Kapten Mc.Donald dan Pembantu Letnan Gordon Smith ke Kegubernuran. Mereka bermaksud menyampaikan undangan lisan dari Mallaby kepada Gubernur Jawa Timur untuk bertemu di atas kapal Inggris. Karena pagi itu, Soerjo sedang sibuk, undangan itu tidak dapat dipenuhi. Begitu mendapat jawaban demikian, kedua perwira Inggris itu lantas meninggalkan ruang kerja gubernur tanpa permisi dan mengucapkan sepatah kata pun.

Demi mendapat perlakuan tidak sopan seperti itu, Soerjo tetap bersikap tenang. Kepada pembantunya yang ikut menyaksikan kepongahan dua perwira Brigade 49 itu, Soerjo menyatakan bahwa Pemerintah Jawa Timur tidak harus selalu menuruti kemauan pihak Inggris. “Jangan khawatir, kita sudah menang karena mereka sudah berprilaku buruk dan kasar…” kata Soerjo seperti dikutip dalam bukunya Palmos.[23]

Sebenarnya Soerjo sudah menyerahkan soal perundingan kepada  Jenderal Mayor drg.Moestofo (Ketua BKR Jawa Timur) yang memang sudah melakukan kontak dengan pihak Inggris. Namun karena tidak adanya kesepakatan di kedua pihak mengenai tempat untuk berunding maka Soerjo kembali mengutus delegasi kedua. Mereka terdiri dari Komisaris Polisi Mr.Masmuin, Inspektur Polisi Mohammad Jasin dan T.B.Kundan. Nama terakhir itu merupakan pimpinan komunitas etnis India di Surabaya.

Kali ini pihak Inggris menyetujui untuk datang ke Kegubernuran. Maka bertemulah Gubernur Soerjo bersama jajarannya (Kepala BKR Jatim sekaligus Menteri Pertahanan RI ad interm Moestopo, Doel Arnowo dan beberapa pejabat BKR) dengan Brigjen Mallaby beserta para stafnya yakni Kapten Pugh dan Kapten MacDonald. Pertemuan itu berlangsung suskes dengan melahirkan empat kesepakatan:

  1. Pihak Inggris (baca:Sekutu) mengakui keberadaan Republik Indonesia sebatas distrik Surabaya.
  2. Pihak Inggris tidak akan membawa masuk pasukan Belanda dan tidak ada pasukan Belanda yang disusupkan pada pasukan Inggris yang mendarat di Surabaya.
  3. Pasukan Inggris hanya dibolehkan berada pada radius 800 meter dari pelabuhan.
  4. Untuk memperlancar komunikasi antara pihak Inggris dengan Republik untuk keseharian, maka dibentuk Biro Kontak beranggotakan perwakilan dari kedua belah pihak.

Kesepakatan antara dua pihak itu lantas disiarkan secara luas oleh Radio Surabaya. Sementara semua puas. Untuk membuktikan adanya niat baik dari Pemerintah Jawa Timur, hari itu juga salah satu komandan kesatuan tentara Inggris yang mendarat di Tanjung Perak mendapat sambutan kalungan bunga.

Rakyat Surabaya sendiri pada dasarnya tidak yakin Inggris akan konsisten melaksanakan kesepakatan itu. Kecurigaan itu terbukti benar. Begitu mendarat, secara sepihak Brigadir Mallaby memerintahkan pasukannya untuk menduduki 20 titik strategis di dalam kota. Sesungguhnya, penempatan seperti itu otomatis sudah melanggar kesepakatan: “… tidak bergerak melebihi radius 800 meter.”

Menurut Palmos, pihak Inggris sendiri tidak pernah kompak dalam memperlakukan orang-orang Indonesia. Ketika pemerintah RI di Jawa Timur membangun kesepakatan dengan Mallaby, diam-diam pasukan Inggris di Surabaya menerima perintah baru dari  Mayor Jenderal Douglas Hawthorn ( Komandan Tentara Inggris untuk Jawa, Madura, Bali dan Lombok) untuk secepatnya menduduki Surabaya secara militer.

Mallaby yang sudah terlanjur menempuh jalur diplomasi menjadi gamang dan kecewa. Di tengah kegamangan Mallaby dan kegeraman arek-arek Suroboyo terhadap Inggris, tetiba pada 27 Oktober 1945, sebuah pesawat  melayang-layang di atas Surabaya. Pesawat milik Angkatan Udara Kerajaan Inggris (RAF) itu menyebarkan ribuan pamflet ancaman: “…seluruh rakyat Surabaya harus mengembalikan seluruh senjata hasil rampasan dari tentara Jepang. Mereka yang menyimpan senajata akan langsung ditembak di tempat.”[24]

Penyebaran pamflet itu sungguh mengejutkan kedua pihak. Satu jam setelah kejadian itu, Jenderal Mayor drg. Moestopo dan Residen Soedirman langsung menemui Mallaby. Dalam pertemuan itu, Mallaby menyatakan dirinya tidak tahu menahu mengenai pamflet yang ditandatangani oleh atasannya itu. [25]

“Namun sebagai perwira British, meski saya sudah menandatangani persetujuan dengan para pemimpin Republik di Surabaya, saya harus mematuhi instruksi panglima saya.” demikian menurut Mallaby seperti dicatat oleh Des Alwi dalam Pertempuran Surabaya November 1945.

Jawaban Mallaby membuat Moestopo dan Soedirman sangat kecewa. Sebagaimana orang-orang Surabaya lainnya, mereka berdua mulai kehilangan rasa percaya kepada pihak Inggris. Terutama ketika Mallaby memerintahkan pasukannya untuk menyita kendaraan-kendaraan milik orang-orang Indonesia, merampas senjata mereka, menduduki gedung-gedung baru dan menginstruksikan pamer kekuatan di tengah kota.

Gubernur Soerjo terus berupaya untuk mencoba jalan tengah. Lewat para pembantunya, ia tetap mengusahakan agar Mallaby dan pihak Inggris kembali ke jalur kesepakatan. Namun itu seperti melukis di atas air. Dan selaku bawahan Pemerintah Pusat, secara teratur sang gubernur terus melaporkan perkembangan jam demi jam ke Jakarta. Soerjo pun memberikan kabar situasi panas Surabaya pasca penyebaran pamflet oleh Inggris.  Alih-alih memberikan solusi, Jakarta hanya bisa memberi saran agar masyarakat Surabaya tidak terpengaruh, sambil meminta mereka untuk menolak ultimatum itu secara tegas.

Dari jam ke jam, situasi Surabaya sendiri semakin memanas. Sejumlah insiden mulai muncul sebagai percikan awal dari suatu konflik terbesar pasca Perang Dunia ke-2. Di Kedoengdoro, sekelompok tentara Inggris berkebangsaan India menembakan senjata mereka secara provokatif. Tentu saja, aksi itu disambut sebagai tantangan oleh kaum Republik. Aksi tembak-menembak pun dimulai. Insiden serupa juga terjadi di sekitar Kepoetren.

Minggu pagi, 28 Oktober 1945. Berbeda dengan hari-hari biasanya, suasana kota Surabaya nampak sepi. Di sudut-sudut jalan, para pemuda, anggota-anggota badan perjuangan, Polisi dan TKR tengah menunggu komando menyerbu dari Komandan Divisi TKR Jenderal Mayor Jonosewojo. Serbuan terhadap pos-pos tentara Inggris, segera dilaksanakan setelah adanya komando. Kekuatan rakyat dan kaum bersenjata bahu membahu melakukan gempuran terhadap kedudukan pasukan Inggris.

Pertempuran seru terjadi di seluruh Surabaya. Tak ada satu pun pos-pos tentara Inggris yang dilewatkan. Gubernur Soerjo sendiri telah menyerahkan komando peperangan kepada para pemimpin pejuang muda (rata-rata berumur 24-28) dan bawahan mereka. Semua unit bergerak di bawah koordinasi pimpinan masing-masing, sehingga total pasukan jalanan yang dikerahkan mencapai angka 100 ribu.

Jumlah itu dari jam ke jam semakin melonjak. Dari sekira 20 ribu terntara terlatih yang memandu serangan serentak di pagi hari pada 28 Oktober, bertambah menjadi sekira 120 ribu orang. Pertambahan jumlah yang luar biasa itu disebabkan bergabungnya ribuan relawan dari kampung-kampung dan kota-kota lain seperti Mojokerto, Malang, Sidoarjo, Jombang, Bangil dan Pasuruan. “ Propaganda dari Radio Pemberontak meruapakan salah satu faktor penting dari semakin bertambahnya tenaga tempur di medan perang,”tulis Palmos.

Taktik menempatkan satuan-satuan kecil di seluruh kota yang dilakukan oleh Mallaby terbukti menjadi bencana besar untuk pasukan Inggris. Alih-alih menjadi unggul, pasukan Inggris yang hanya berjumlah sekira 4000 orang, menjadi mangsa yang empuk untuk dibantai. Meskipun mereka memiliki persenjataan yang modern dan kemampuan terlatih, tak ada jaminan mereka bisa menang melawan musuh yang seolah tak habis-habis.

“Jika ada seorang yang gugur, tempatnya segera digantikan oleh yang lain…” tulis Nugroho Notosusanto dalam Pertempuran Surabaya.[26]

Pasukan Inggris yang berposisi di tengah kota berjumlah hanya sedikit dan dalam keadaan kritis. Yang mereka bisa lakukan hanya meminta bantuan dari markas induk pasukan mereka di Tanjung Perak. Setiap satuan Inggris yang terkepung harus berjuang demi diri sendiri. Tapi satu persatu mereka disergap dan dibantai.

Pengepungan brutal itu berlangsung sampai pasukan Inggris di Surabaya kehabisan logistik dan peluru, sehingga mereka terpaksa meminta bantuan langsung ke Jakarta. “Pesawat-pesawat terbang menjatuhkan bantuan ke posisi-posisi mereka, namun lebih banyak makanan yang jatuh di luar pertahanan…” ujar Surachman, salah satu pelaku perang di Surabaya.[27]

Hingga hari ke-2 pertempuran, arek-arek Suroboyo telah membantai sekira 400 serdadu Inggris (termasuk 16 perwira). Sejarawan McMillan malah memiliki versi berbeda dan cara yang unik dalam menyebutkan jumlah korban: “Karena suatu “pamer kekuatan” menyebabkan 427 nyawa dari suatu pasukan yang memiliki kurang lebih 4.000 prajurit melayang begitu saja…” ungkapnya.[28]

Untuk keluar dari situasi yang bertambah gawat, pihak Inggris terpaksa harus menjilat ludah sendiri. Dengan menafikan protes dari Belanda, mereka harus mengakui secara de facto keberadaan RI dan meminta bantuan para pemimpin gerakan kemerdekaan yang semula mereka sepelekan. Hal itu dilakukan Komandan Pasukan Sekutu di Asia Tenggara Jenderal Sir Philip Christison dengan meminta bantuan Sukarno-Hatta meredakan kemarahan arek-arek Suroboyo yang tengah menggila.

Permintaan Christison disanggupi oleh Sukarno-Hatta. Pada 29 Oktober 1945, dengan menggunakan pesawat milik RAF mereka bertolak ke Surabaya bersama Menteri Pertahanan Amir Sjarifoeddin. Tiba di lapangan terbang Morokrembangan, rombongan para pimpinan RI disambut secara membahana oleh para pejuang yang tengah mengepung kawasan tersebut. Disertai para perwira Inggris, mereka langsung bertolak ke Kegubernuran untuk membicarakan gencatan senjata dengan Gubernur Soerjo dan jajarannya.

Di hadapan sang presiden dan wakilnya, para pemimpin Jawa Timur menjelaskan situasi terkini di Surabaya. Mereka pun menegaskan tekadnya untuk terus melanjutkan pertempuran, seraya mengatakan bahwa mereka tak pernah melanggar Perjanjian 26 Oktober. Kalau pun ada yang ingkar janji, mereka menyebut Inggris sebagai pelakunya. Secara khusus, dalam kesempatan itu, Gubernur Soerjo dan Doel Arnowo meminta Presiden Sukarno untuk bersikap tegas terhadap Inggris. Begitu juga Bung Tomo, meminta Sukarno untuk memahami perasaan rakyat Surabaya. Sukarno bergeming. Dia tetap meminta agar gencatan senjata dijalankan dan kerjasama dengan tentara Inggris terus dilakukan.[29]

Pada 30 Oktober 1945, sekitar jam 11.30, perundingan antara pihak Inggris yang diwakili Hawthorn dan Mallaby dengan perwakilan RI yang diwakili oleh Sukarno-Hatta dimulai. Di mata para pejuang Surabaya sendiri, isi perjanjian yang mereka capai sama sekali tidak ada harganya. Sukarno telah menyetujui bahwa pasukan Inggris dijamin keselamatannya untuk melewati kota dari ujung selatan ke ujung utara supaya sisa tentara dan warga sipil yang terperangkap bisa mencapai pelabuhan Tanjung Perak. Ada lima hal penting yang dihasilkan dari pertemuan itu:[30]

  1. Isi selebaran yang ditandatangani oleh Mayor Jenderal D.C. Hawthorn dan disebarkan pada 27 Oktober 1945, dinyatakan tidak berlaku lagi.
  2. TKR dan Kepolisian RI diakui eksistensinya oleh pihak Inggris.
  3. Pihak Inggris akan membatasi kehadiran mereka pada wilayah kamp-kamp interniran di sekitar bangunan bekas HBS (sekolah menengah atas era Hindia Belanda) dan daerah Darmo.
  4. Komunikasi antara pihak tentara Inggris dengan TKR dan Kepolisian RI akan dilaksanakan melalui Biro Kontak. Ruslan Abdul Gani dan Kapten Shaw akan melanjutkan kerjasama mereka.
  5. Pelabuhan Tanjung Perak untuk sementara diduduki oleh tentara Inggris karena masih diperlukan untuk menerima kiriman obat-obatan dan makanan. Namun pelabuhan tetap dikuasai oleh RI.

Perundingan Sukarno-Hawthorn berakhir pada jam 13.00. Rombongan dari Jakarta itu kemudian meninggalkan Surabaya. Mereka bergerak dari lapangan udara Morokrembangan dalam iringan suara tembakan yang masih terdengar secara sporadis di seluruh kawasan Surabaya. Selesai mengantarkan rombongan presiden, pada jam 15.00, Biro Kontak pun mulai bersidang di Kegubernuran.

Baku tembak masih tetap berlangsung. Namun seruan Sukarno untuk menghentikan pertempuran secara umum ditaati. Di sisi lain, gencatan senjata ini memberikan kesempatan kepada pasukan Inggris untuk menyusun kembali kekuatannya. Mereka diam-diam mulai mendatangkan pasukan tambahan.

Di tengah berlangsungnya gencatan senjata, Brigadir Mallaby diberitakan tewas dalam suatu insiden di depan gedung Internatio, persis di tepi Kali Mas.[31] Peristiwa pembunuhan Mallaby, terjadi hanya beberapa jam setelah kesepakatan antara Sukarno-Hawthorn ditandatangani. Tentu saja itu sangat mengejutkan. Perundingan antara RI-Inggris kembali berjalan mundur

Terjadi saling tuduh menuduh. Pihak Inggris menyebutkan pembunuhan Mallaby dilakukan secara curang saat sang brigadier tengah mengupayakan agar anak buahnya yang tengah terkepung di Gedung Internatio selamat dari pembantaian massal. Sebaliknya, pihak Indonesia justru menyebut, tembakan dimulai dari dalam Gedung Internatio ketika perundingan sedang berlangsung.

Tewasnya Mallaby langsung dilaporkan via telepon oleh Doel Arnowo kepada Presiden Sukarno di Jakarta. Usai mendengar laporan itu, Presiden segera menyatakan rasa penyesalannya. Dia pun mengulangi kembali pernyataannya bahwa pasukan Inggris bukan musuh Republik. Yang menjadi musuh Republik adalah NICA dan pasukan Belanda. “…Kerjasama dengan pasukan Inggris, jangan dihentikan! Jalankan semua perintah saya!” [32]

Lewat Radio Jakarta, Sukarno menegaskan kembali penyesalan dan harapannya. “Dalam sebuah negara yang terorganisir, rakyat tidak boleh main hakim sendiri. Peristiwa Surabaya telah melemahkan posisi kita di mata dunia internasional. Maka sekali lagi saya memerintahkan untuk secepatnya menghentikan pertempuran melawan pasukan Inggris!”

Kendati terasa panas, situasi Surabaya pasca tewasnya Mallaby relatif tenang. Ada kesan, kedua pihak sedang menahan diri untuk sesuatu yang lebih besar. Sementara itu sejak  1 November 1945, telah mendarat di Tanjung Perak sebuah kapal perang Inggris bernama HMS Sessex pimpinan Laksamana Muda Laut Petterson. Ikut bersama HMS Sessex, sebuah kapal angkut pasukan bernama HMS Carron yang membawa 1500 prajurit.

Tiga hari kemudian, muncul kapal-kapal lain yang menurunkan 24 ribu prajurit, dilengkapi panser, tank, serta kesatuan artileri dengan membawa sejumlah meriam lapangan. Daya pukul pasukan semakin mumpuni dengan didatangkannya 25 pesawat tempur Mosquito dan Thunderbolt. Seluruh kekuatan itu berada di bawah kendali panglima Inggris pengganti Mallaby bernama Mayor Jenderal E.C. Mansergh dari Divisi ke-5 Infanteri India.

Pada 7 November 1945, Gubernur Soerjo menerima surat bernomor  G-512-2 dari Mansergh. Dalam surat itu, Mansergh menuduh pihak Indonesia telah menunda-nunda evakuasi kaum interniran dan pengembalian pasukan Inggris yang tertawan atau terluka dalam pertempuran 28-30 Oktober. Mansergh juga menyatakan akan mengambil-alih lapangan terbang Morokrembangan. Alasannya, lapangan terbang itu akan digunakan oleh pasukan-pasukan Indonesia untuk menyerang pasukannya.[33]

Surat pertama belum juga direspon, tetiba sehari kemudian datang lagi surat bernomor G-512-5. Isi surat itu berisi ancaman dan tuduhan yang lebih serius: tuduhan kota Surabaya telah dikuasai oleh para perampok (looters) dan nyata-nyata pihak Indonesia telah melanggar persetujuan, menghalang-halangi jalannya evakuasi para tawanan dan orang asing serta melanggar perlucutan senjata tentara Jepang. Mansergh juga mengancam akan menduduki kota Surabaya dan akan melucuti “gerombolan yang tidak mengenal tata tertib hukum”. Di akhir kalimat, sang jenderal meminta Gubernur Soerjo untuk datang ke kantornya pada 9 November 1945 jam 11.00.

Gubernur Soerjo membalas kedua surat tersebut melalui satu surat saja, yakni surat bernomor 1-KBK tertanggal 9 November 1945. Secara sistematis, Soerjo menjawab segala tuduhan Mansergh tersebut. Untuk surat Mansergh tertanggal 7 November 1945, Soerjo menyangkal tuduhan bahwa pihak Indonesia sengaja menunda evakuasi kaum interniran serta para prajurit Inggris yang tengah terkepung di dalam kota.  Soerjo juga menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah mengembalikan mayat-mayat tentara Inggris serta mereka yang terluka kepada induk pasukannya.[34]

Guna mengangkut korban-korban itu telah digunakan truk-truk Inggris yang berhasil direbut oleh para pejuang. Truk dan kendaraan bermotor lainnya juga sudah dikembalikan. Merespon masalah status lapangan Morokrembangan, Soerjo menjelaskan bahwa lapangan terbang tersebut tak pernah diserahkan kepada Inggris. Status lapangan itu tidak pernah menjadi masalah, karena sebelumnya tak pernah ada pembicaraan soal tersebut dengan Mallaby dan stafnya. Pun Soerjo menyangkal tuduhan Mansergh bahwa para pejuang Indonesia telah mengambil posisi siap tempur di sekitar lapangan udara Morokrembangan.

Menanggapi surat Mansergh tertanggal 8 November 1945, Gubernur Soerjo mengingatkan Panglima Inggris untuk Jawa Timur itu kepada kesepakatan antara Presiden Sukarno dengan Jenderal Hawthorn. Berdasarkan isi kesepakatan itu, disebutkan ada dua tempat di Surabaya yang akan dijaga oleh tentara Inggris yakni daerah sekitar Darmo dan Tanjung Perak. Penjagaan berlangsung selama proses pemindahan kaum interniran dari sekitar daerah itu sampai ke Tanjung Perak. Jika proses pengurusan pemindahan para tawanan telah selesai, maka pasukan Inggris dipersilakan mundur ke Tanjung Perak.

Surat balasan dari Soerjo tertanggal 9 November 1945 itu nyatanya tak pernah diindahkan sama sekali oleh Mansergh. Diceritakan oleh Roeslan Abdulgani, ketika dia bersama Residen Soedirman dan Kundan sampai di ruang kerja perwira tinggi Inggris tersebut, dia malah terlihat sangat yakin Gubernur Soerjo akan datang memenuhi “panggilannya”. Mansergh kecele, Soerjo sama sekali tak sudi memenuhi permintaan yang sangat pongah itu.

Mansergh tentu saja marah. Setelah menerima ketiga utusan Soerjo itu secara dingin, dia lantas menyerahkan dua surat kepada mereka: satu ditujukan kepada R.M.T.A. Soerjo (tanpa embel-embel jabatan gubernur) dan satu lagi ditujukan kepada semua orang Indonesia di Surabaya. Kedua surat itu berisi pesan yang sama. Singkatnya, Mansergh menuntut pimpinan pemerintah RI di Surabaya, pemuda, badan-badan perjuangan melaporkan diri untuk menyerah kepada pihak Inggris. Ultimatum itu pun secara rinci memuat pula instruksi-instruksi dan mekanisme penyerahan.[35]

Gubernur Soerjo tetap bersikap dingin menghadapi sikap sombong dari pihak Inggris tersebut. Dia tetap menekankan kepada para stafnya untuk mengikuti terlebih dahulu pesan Presiden Sukarno. Diutusnya lagi Residen Soedirman dan Jenderal Major Mohammad Mangoendiprodjo untuk menemui pihak Inggris di Jalan Westerbuitenweg. Selain meminta ultimatum itu dicabut, juga menawarkan kepada mereka untuk memulai lagi perundingan. Inggris tetap menolak. Tetapi Soerjo tak patah arang, ia kembali mengirimkan utusan yang kali ini terdiri dari dr.Soegiri dan Roeslan Abdulgani. Lagi-lagi utusan itu ditolak mentah-mentah oleh pihak Inggris.

“Sepanjang sejarah, British belum pernah membatalkan sebuah ultimatum militer. Kini terserah sepenuhnya kepada tuan-tuan: bersedia memenuhinya atau menolaknya…”jawan seorang petugas dari pihak Inggris yang menerima Roeslan Abdulgani dan Soegiri.[36]

Tepat jam 14.00, rakyat Surabaya dikejutkan dengan sebuah pesawat Inggris yang melayang-melayang di atas kota. Mereka menyebarkan ribuan pamflet yang langsung ditandatangani oleh Mayor Jenderal E.C. Mansergh selaku Panglima Tentara Inggris di Jawa Timur. Isinya persis sama dengan ultimatum yang telah diterima terdahulu oleh Gubernur Soerjo.

Dalam ultimatum yang ditujukan kepada orang-orang Indonesia di Surabaya itu disebutkan bahwa semua yang tergolong para pemimpin bangsa Indonesia, termasuk di dalamnya para pemimpin gerakan pemdua, kepala Polisi serta petugas radio diharuskan melapor kepada pihak Inggris di Jalan Bataviaweg  pada jam 18.00 tanggal 9 November 1945. Mereka yang melapor wajib berbaris satu persatu dengan membawa senjata yang dimilikinya. Senjata-senjata yang mereka bawa harus diletakan dalam jarak 100 yard dari tempat yang ditentukan serta kemudian harus mendekat dengan kedua tangan diangkat serta diletakan di atas kepala. Mereka kemudian akan ditangkap dan ditawan.[37]

Selanjutnya mereka harus menandatangani dokumen penyerahan tanpa syarat. Dalam selebaran itu dijelaskan bahwa khusus bagi rakyat biasa yang memiliki senjata, tempat penyerahan ditentukan di Jalan Westerbuitenweg dekat Masjid Kemayoran serta Darmo, pada jam 18.00 dengan membawa bendera putih.

Secara rinci, pihak Inggris pun menyebut jenis-jenis senjata yang harus diserahkan. Mereka menetapkan selain senjata api (senapan, pistol, meriam, tank, granat, mortir) rakyat Surabaya juga harus menyerahkan senjata-senjata tajam seperti tombak, keris, pisau, pedang, bambu runcing, sumpitan, panah yang berbisa serta senjata tajam lainnya yang bisa dilemparkan.

“Aku justru merasa bangga, ternyata sejumlah senjata tradisonal kita cukup mebahayakan dan telah banyak memakan korban, sehingga harus ikut mereka sita. Ini membuktikan keampuhan persenjataan yang dipakai oleh para pejuang Republik, sehingga mereka berani menghadapi senjata musuh yang sangat modern saat itu…”ujar Des Alwi, salah satu pelaku pertempuran di Surabaya.[38]

Secara umum, ultimatum Inggris itu membuat rakyat Surabaya sangat marah. Begitu “hujan pamflet” reda, nyaris seluruh sudut di kota Surabaya dipenuhi oleh para pemuda dan kaum bersenjata. Dalam ingatan Suhario alias Hari Kecik (Wakil Komandan TPKR, Tentara Polisi Keamanan Keamanan Rakjat), di sekitarnya ada 66 unit yang terkumpul, terdiri dari ratusan pemuda, semua menenteng senjata dan pistol otomatis. “Minimal mereka yang disebut tidak lengkap, membawa granat…”ujar Suhario.[39]

Pertemuan para pemuda dan kaum bersenjata di Surabaya melahirkan keputusan mengangkat Sungkono sebagai Komandan Pertahanan Kota Surabaya dan Surachman sebagai Komandan Pertempuran. Dari sinilah muncul semboyan “Merdeka atau Mati” dan Sumpah Pejuang Surabaya:[40]

Tetap Merdeka!

Kedaulatan Negara dan Bangsa Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 akan kami pertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggungjawab bersama, bersatu, ikhlas berkorban dengan tekad: Merdeka atau Mati!

Sekali Merdeka tetap Merdeka!

Surabaya, 9 November 1945, jam 18.46

Gubernur Soerjo telah dilapori mengenai keputusan para pemuda Surabaya. Setelah berunding dengan Doel Arnowo, Soerjo lantas membuat jawaban terhadap ultimatum Inggris. Sementara Arnowo sendiri akhirnya dapat menghubungi Jakarta dan berbicara langsung dengan Presiden Sukarno. Sang presiden menyatakan bahwa dirinya telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Mr. Soebardjo untuk meminta Jenderal Christison membatalkan ultimatum, namun yang bersangkutan menolaknya.[41]

Ketika berbicara dengan Soebardjo langsung, Arnowo diberitahu bahwa keputusan akhir ada di tangan Gubernur Soerjo secara keseluruhan. Tentu saja semua kecewa mendengar alasan “cari aman” dari Jakarta tersebut. “Jawaban macam apa itu! Tidak bilang: bertempurlah sampai darah penghabisan atau sekalian bilang: menyerah saja. Tapi mereka malah bilang: “terserah Surabaya”. Pasti akan kami jawab: kami akan berjuang!” kenang Roeslan Abdulgani.[42]

Pada akhirnya Gubernur Soerjo memang harus membuat keputusan. Didampingi oleh Doel Arnowo, tepat jam 21.00, sang gubernur berbicara di muka corong Radio Surabaya:

Saudara-Saudara Sekalian!

Pucuk pimpinan kita di Jakarta telah mengusahakan akan membereskan peristiwa di Surabaya pada hari ini. Tetapi sayang sekali, sia-sia belaka, sehingga kesemuanya diserahkan kepada kebijaksanaan kita di Surabaya sendiri.

Semua usaha kita untuk berunding, senantiasa gagal. Untuk mempertahankan kedaulatan negara kita, maka kita harus menegakkan dan meneguhkan tekad kita yang satu, yakni berani menghadapi segala kemungkinan.

Berulang-ulang telah kita kemukakan bahwa sikap kita ialah: Lebih baik hancur daripada dijajah kembali. Juga sekarang dalam menghadapi ultimatum pihak Inggris kita akan memegang teguh sikap ini. Kita tetap menolak ultimatum itu. Dalam menghadapi segala kemungkinan besok pagi, mari kita semua memelihara persatuan yang bulat antara pemerintah, rakyat, TKR, Polisi dan semua badan-badan perjuangan pemuda dan rakyat kita.

Mari kita sekarang memohon kepada Tuhan Yang Mahakuasa, semoga kita sekalian mendapat kekuatan lahir batin serta rahmat dan taufik dalam perjuangan.

Selamat Berjuang!

Pidato Gubernur Soerjo disampaikan dalam nada serius, mirip gaya pidato Perdana Menteri Inggris Winston Churchill pada masa Perang Dunia ke-2, sangat berbeda dengan pidato Bung Tomo sebelumnya, yang berapi-api dan berdarah-darah. Pidato Soerjo terdengar sangat terhormat dan berwibawa, dua kualitas yang kurang pada siaran Bung Tomo melalui Radio Pemberontak.[43]

“Namun dia berpidato tanpa bertele-tele dan memahami keinginan rakyat Surabaya untuk melawan tentara Inggris…” kenang Suhario.[44]

Usai pidato Soerjo, Surabaya dicekam rasa perlawanan yang sangat kuat. Para pemuda di berbagai kampung bergotong royong membangun basis pertahanan berupa barikade-barikade dari tumpukan perabotan rumah, rongsokan kendaraan dan barang bekas lainnya. Tujuan mereka melakukan itu tentu saja untuk menahan laju tank dan infanteri Inggris sehingga membuka celah para pejuang melakukan penyergapan. Surabaya sedang bersiap menghadapi badai.

Tepat jam 06.00 pada 10 November 1945, tentara Inggris mulai membombardir Surabaya. Itu berlangsung hingga tengah malam dengan diikuti serbuan tank dan infanteri. Akibat penyerbuan besar itu, di hari pertama saja ribuan orang (mayoritas rakyat sipil) tewas seketika. ” Di Pasar Turi saja saya menyaksikan gelimpangan mayat berjumlah hingga ratusan,”ungkap Letkol (Purn) Moekajat, salah satu pelaku pertempuran di Surabaya.[45]

Dari hari ke hari, Surabaya menjadi lautan api dan mayat. Jasad manusia, kuda, anjing, kucing, kambing dan kerbau bergelimpangan di selokan-selokan dan jalan-jalan utamanya. Bau busuk yang bersanding dengan mesiu telah menjadi aroma sehari-hari di kota itu.

Di bawah “guyuran” agitasi Bung Tomo dari Radio Pemberontak milik BPRI (Barisan Pemberontak Republik Indonesia), pertempuran antara dua pihak sendiri berlangsung seru. Kendati hanya mengandalkan sejenis senjata tajam dan senjata api peninggalan KNIL (Tentara Kerjaan Hindia Belanda) dan rampasan dari tentara Jepang, pemuda-pemuda Indonesia melakukan perlawanan sengit.

Di pusat kota, pertempuran lebih dahsyat, jalan-jalan harus diduduki satu per satu, dari satu pintu ke pintu lainnya… Perlawanan orang-orang Indonesia berlangsung dalam dua tahap, pertama pengorbanan diri secara fanatik, dengan orang-orang yang hanya bersenjatakan pisau-pisau belati dan dinamit di badan menyerang tank-tank Sherman, dan kemudian dengan cara yang lebih terorganisasi dan lebih efektif, mengikuti dengan cermat buku-buku petunjuk militer Jepang.[46]

Pada hari pertama pertempuran, Gubernur Soerjo untuk kesekian kali berpidato melalui corong radio:[47]

Saya berterimakasih, bahwa pemerintah pusat telah menyerahkan jawaban terhadap ultimatum Inggris, kepada kami di Jawa Timur. Keputusan kami telah mengakibatkan meletusnya pertempuran seru di Surabaya. Namun itulah keputusan kami yang terbaik. Kami bertempur untuk merebut kembali hak-hak serta kedaulatan kami dari tangan musuh. Saat ini kami semua berada dalam  suatu akhir masa. Suatu masa lama yang segera akan berakhir. Peristiwa di Surabaya tidak dapat dihindari, tidak dapat diubah. Ini adalah kemauan Tuhan Yang Maha Tinggi.

Ini merupakan tanda-tanda, bahwa zaman keemasan segera akan datang kepada tanah air kita Indonesia. Seluruh rakyat Jawa Timur tanpa kecuali, semua buruh tinggi maupun rendah, percaya dengan sungguh-sungguh, bahwa Tuhan Yang Maha Tinggi akan melimpahkan tegaknya kebenaran kepada seluruh bumi dan alam Indonesia, yang sudah berabad-abad lamanya hilang.

Kami tidak pernah ingin menyerang.

Tetapi kami akan mempertahankan hak-hak kami. Sebagai suatu bangsa yang mencintai kebebasan, kami berada di pihak yang benar.Kami hanya menghendaki kebenaran. Terpujilah selalu, Tuhan Yang Maha Tinggi.”

Sejarah mencatat, tentara Inggris sempat terkejut menghadapi perlawanan rakyat Surabaya. Di hari kedua saja, sudah 3 Mosquito tertembak jatuh. Termasuk yang membawa Brigadier Robert Guy Loder Symonds (Komandan Destasemen Artileri Pasukan Inggris) terkena tembakan PSU Bofors 40 (sejenis senjata penangkis serangan udara milik KNIL) yang dikendalikan oleh sekelompok veteran Heiho yang berpengalaman menghadapi pesawat-pesawat tempur Amerika Serikat di palagan Halmahera dan Morotai.[48]

Hingga pertempuran berakhir di hari ke-21, korban jiwa diperkirakan mencapai angka puluhan ribu. Menurut laporan dr. Moh. Suwandhi, kepala kesehatan Jawa Timur, dan yang aktif menangani korban pihak Indonesia, jumlah orang Indonesia yang tewas dalam insiden itu adalah 16.000 jiwa. Di pihak Inggris, mengutip keterangan penulis Anthony James Brett, sejarawan Batara R.Hutagalung menyebutkan sejak mendarat di Surabaya, Inggris telah kehilangan sekitar 1500 prajuritnya (termasuk 2 jenderal tewas dan 300 serdadu Inggris Muslim asal India dan Pakistan yang diklaim pihak Indonesia telah menyebrang ke pihak mereka).[49]

Kegubernuran Jawa Timur sendiri dipertahankan secara mati-matian oleh para pemuda Surabaya. Kantor tempat para pemimpin Jawa Timur bekerja itu baru berhasil dikuasai pada 17 November 1945. Soerjo sendiri beserta para staf-nya, begitu hari pertama pertempuran Surabaya sudah diungsikan ke kawasan Sepanjang. Karena dibombardir terus oleh tentara Inggris, tiga hari kemudian Soerjo memindahkan lagi kantor ke Mojokerto. Sebelum akhirnya pada pertengahan November 1945 memilih Kediri sebagai pusat kegiatan pemerintahan RI di Jawa Timur.[50]

Pages: 1 2 3 4 5

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.