Gubernur di Tengah Perang

by Desember 24, 2018

Jalan menuju Gubernur

Pada 1918, Soerjo berhasil lulus dari OSVIA Madiun. Beberapa bulan pasca kelulusannya, ia kemudian diangkat sebagai GAIB (Gediplomeerd Assistant Inlandsch Bestuursambtenaar) di kantor Kontrolir Ngawi. Kali pertama datang ke Ngawi, ia menetap di rumah adik iparnya, Raden Mas Sayid yang baru saja menikahi adik perempuan Suryo bernama Raden Ayu Kustinah. Namun beberapa bulan kemudian, Soerjo memutuskan untuk tinggal di rumah sang eyang (eks Patih Magetan) yang tengah menikmati masa pension di Ngawi.

Dua tahun kemudian, Soerjo dipindahkan ke Madiun dan diangkat sebagai Mantri Polisi. Melihat bakatnya yang luar biasa, atasannya lantas menyekolahkan Soerjo ke Sekolah Polisi di Sukabumi pada 1922. Di era itu, pengetahuan mengenai ilmu kepolisian memang sangat berguna untuk menunjang tugas seorang pamongpraja. Selesai dari Sukabumi, Soerjo ditempatkan sebagai wedana di wilayah Karangrejo-Glodog, Madiun.

Seolah anak panah yang diluncurkan, karir kepamongprajaan Soerjo terus melesat. Pada 1926, pemerintah Hindia Belanda mengangkatnya sebagai asisten wedana di Madiun kota. Di tempat yang membesarkannya sebagai seorang pamongpraja, Soerjo menemukan jodohnya yakni Raden Ayu Mustapeni, putri dari Raden Adipati Hadiwinoto (Bupati Magetan). Kendati menikahi seorang janda beranak satu, Soerjo sangat bahagia dengan pernikahan itu.

Dari Madiun, selanjutnya Soerjo dioper (masih sebagai asisten wedana) ke Jetis di Ponorogo. Teruji sebagai seorang asisten wedana di dua tempat, pada 1929 pemerintah lantas menaikan pangkat Soerjo menjadi wedana di Pacitan. Namun itu tidak lama, karena dua tahun kemudian ia disekolahkan kembali ke Bestuursschool (Akademi Pamongpraja) di Batavia. Selama sekolah itu, dia menetap di kawasan Kebun Sirih.

Lulus dari Akademi Pamongpraja pada 1931, Soerjo ditempatkan sebagai wedana di Gedeg, Mokokerto. Sukses di sana, ia lalu dioper untuk menempati jabatan yang sama di Porong. Itu suatu nama kawasan di Sidoarjo yang dikenal sebagai daerah rawan banjir. Jika musim hujan datang maka bisa dipastikan Porong akan terendam. Selain mengakibatkan para petani merugi karena sawah-sawah yang digarapnya menjadi rusak, banjir pun pun membuat rakyat Porong terkena banyak penyakit.

Sebagai wedana, Soerjo tentu saja tak berpangku tangan melihat kondisi tersebut. Ia berpikir keras suapaya masyarakat yang dipimpinnya segera lepas dari bencana tahunan itu. Maka dibuatlah terobosan-terbosan, seperti memperbaiki bendungan-bendungan dan saluran-saluran di daerah aliran Sungai Porong.

Untuk lebih menyempurnakan upayanya, Soerjo pun mencari dana guna membangun bendungan-bendungan baru dan memperbaiki irigasi-irigasi yang sudah rusak. Kerja bakti pun digalakan dengan melibatkan semua pihak termasuk Soerjo sendiri yang secara langsung ikut terjun memperbaiki tanggul-tanggul yang sudah rusak. Upaya tersebut tidak sia-sia: saat hujan datang mendera, banjir musiman di Porong pun perlahan berkurang.

Pada 1938, Soerjo dipanggil kembali ke tanah kelahiran. Di Magetan ia diangkat menjadi seorang bupati, menggantikan ayah mertuanya: Raden Adipati Aryo Hadinoto. Selama menajdi Bupati Magetan, Soerjo selalu menunjukan sikap yang baik dan penuh tanggungjawab sebagai seorang pamongpraja dan pemimpin rakyat. Soerjo dikenal oleh masyarakat Magetan kala itu sebagai seorang bupati yang berani dan tegas. Terhadap rakyat ia selalu terbuka dan mengayomi. Karena itu, adalah wajar jika rakyat Magetan sangat mencintainya.

Selama menjadi bupati di Magetan, banyak  hal yang telah dilakukan Soerjo demi kemajuan dan pembangunan wilayah dan masyarakat yang dipimpinnya. Sebut saja diantaranya perbaikan jalan antara Magetan dan Sarangan. Jalan yang semula sempit itu lantas diperlebar dan untuk kali pertama permukaannya dilapisi aspal.  Beberapa tanjakan dan kelokan-kelokan berbahaya dikurangi sedemkian rupa sehingga dapat dilalui secara aman dan mudah oleh kendaraan bermotor tanpa khawatir mengalami kecelakaan.

Terobosan-terobosan yang dilakukan Soerjo tersebut tentu saja sangat penting dan besar sekali manfaatnya bagi daerah Magetan dan daerah Sarangan. Selain tingkat aktifitas perekonomian berjalan lancar juga dengan sendirinya orang-orang dari berbagai wilayah lain semakin banyak berdatangan ke Magetan dan Sarangan, baik untuk berdagang maupun sekadar bertamasya.

Sarangan dengan danau dan pemandangannya yang indah merupakan tempat berlibur dan tempat rekreasi yang sangat menarik bagi para wisatawan. Udaranya yang sejuk dan nyaman serta letaknya yang indah di lereng Gunung Lawu menjadikan para pelancong berduyun-duyun datang mengunjunginya. Selain ingin menikmati hawa sejuk, mereka pun merasa tertarik untuk menikmati pemandangan suatu air terjun yang terletak di lereng Gunung Lawu.

Guna memanjakan para wisatawan, fasilitas menuju tempat-tempat tamasya itu pun diperbaharui sehingga mereka dapat secara santai mendaki lereng dan menikmati danau serta air terjun tersebut. Apa yang dilakukan Soerjo ternyata berimbas baik bagi sektor kepariwisataan di sana. Para wisatawan yang datang bukan saja dari daerah Magetan dan sekitarnya, tapi juga datang dari Semarang, Surabaya, Madiun dan sekitarnya.

Membludaknya jumlah wisatawan otomatis menjadikan rumah-rumah penginapan dan hotel-hotel semakin banyak didirikan. Begitu pula untuk para pelaku bisnis sektor informal, situasi tersebut merupakan sorga. Orang-orang yang menyewakan perahu, para pemilik kuda tunggangan, para penjual makanan, penjual buah-buahan dan para pembuat kerajinan tangan memperoleh hasil yang memuaskan. Pendapatatan pemerintah daerah yang meningkat berkelindan dengan penghasilan rakyat yang juga meningkat. Semua pihak mendapat sama-sama mendapat keuntungan.

Di samping sektor pariwisata, Sarangan dan daerah sekitarnya juga merupakan daerah pertanian yang menghasilkan sayuran dan buah-buahan terutama di daerah Magetan dan sekitar Madiun. Dengan diperbaikinya jalan antara Sarangan dan Magetan, proses pengiriman hasil pertanian dan perkebunan rakyat ke wilayah kota berjalan lancar. Itu menjadikan produksi pertanian mengalami surplus dan harganya sangat bias dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Kemajuan ekonomi Magetan menjadikan nama Soerjo populis dan dikenal baik oleh para pejabat Hindia Belanda. Namun demikian, itu tidak menjadikannya larut dalam keberhasilan tersebut. Menurut Wawardi, Ketua Perintis Kemerdekaanseluruh Jawa Timur yang mengenal dekat Soerjo, kendati seorang bupati Soerjo sejatinya berjiwa patriot dan mencintai bangsanya. Hal ini dialami sendiri oleh Wawardi.

Ceritanya, pada waktu menjelang kedatangan Jepang, Wawardi ditangkap pemerintah Hindia Belanda karena keaktifannya dalam dunia pergerakan (ia merupakan aktivis Partai Indonesia Raya, suatu organ kaum bumiputera yang dianggap berbahaya oleh pemerintah Hindia Belanda). Sebagai hukuman ia lantas diasingkan ke Plaosan (terletak antara Magetan dan Sarangan) dan harus melaporkan diri setiap waktu kepada Soerjo yang merupakan bupati Magetan.

Kali pertama bersua dengan Soerjo, Wawardi sudah memiliki kesan yang baik. Kendati memiliki jabatan penting dan berdarah bangsawan, namun sikap Soerjo jauh dari feodalisme. Alih-alih merasa bertemu dengan seorang pejabat kolonial, Wawardi justru menangkap kesan Soerjo sesungguhnya adalah seorang patriot dan nasionalis yang mencintai bangsanya.

“Tidak usah segan takut kepada saya. Blijf een goed nationalis en hoed moed! (Tetaplah menjadi seorang nasionalis yang baik. Tabahlah, jangan berputus asa!” ujar Soerjo memberikan semangat kepada Wawardi. [6]

Wawardi meyakini sejatinya Soerjo sangat membenci penindasan dan penjajahan. Namun berbeda dengan orang-lain, dalam mengekspresikannya, ia selalu menggunakan otak dingin agar tak berakhir konyol. Kendati sejak muda sudah memiliki jiwa anti penjajahab, kala menjadi pejabat  ia terpaksa “bekerjasama” dengan pihak pemerintah Hindia Belanda. Sebagai seorang pemimpin, banyak rakyat yang menjadi tanggungannya.

“ Tapi pada dasarnya ia adalah seorang nasionalis yang baik…” ujar salah seorang sahabat Soerjo itu dalam buku Pahlawan Nasional Gubernur Suryo karya Sutjiatiningsih.

Pada 8 Desember 1941, Angkatan Perang Kekaisaran Jepang secara tiba-tiba menyerang Pangkalan Militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Gempuran tanpa permakluman itu otomatis menyeret Amerika Serikat untuk langsung terlibat dalam Perang Dunia ke-2. Usai membom Pearl Harbour, kekuatan balatentara Jepang sendiri seolah tak tertahankan. Masih di bulan Desember 1941 mereka berhasil merebut Hongkong dari Inggris. Dua bulan kemudian, giliran Singapura mereka kuasai.[7]

Awal Maret 1942, balatentara Jepang mulai memasuki wilayah Hindia Belanda. Kendati KNIL (Tentara Kerajaan Hindia Belanda) bertekad menahan laju tentara kekaisaran Jepang, namun tak urung mereka kerap tak berdaya dalam setiap pertempuran. Akhirnya pada 8 Maret 1942, Gubernur Jenderal A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer dan Panglima Tertinggi KNIL Jenderal Hein ter Poorten menyerah kepada Panglima Tentara Jepang ke-16 Jenderal Hitoshi Imamura di Kalijati, Jawa Barat. Sejak itu resmilah Hindia Belanda ada di bawah kuasa militer Jepang.[8]

Kedatangan Jepang yang mengklaim sebagai “saudara tua” itu semula disambut secara baik oleh rakyat Hindia yang sedang rindu akan kemerdekaan. Sambutan itu kemudian dibalas oleh penguasa militer Jepang dengan mengizinkan orang-orang Indonesia untuk mengibarkan bendera sang merah putih serta mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa resmi lantas diganti oleh bahasa Indonesia dan jabatan-jabatan strategis segera berpindah tangan ke orang-orang Jepang dan para bumiputera.

Namun di Magetan, situasi agak berbeda. Alih-alih memberikan sambutan meriah seperti di kota-kota besar, masyarakat Magetan pada awalnya merasa bingung dan ketakutan. Nyaris hari demi hari, rakyat Magetan tak berani untuk keluar rumah. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas, apa yang akan terjadi kemudian.[9]

Soerjo yang masih berposisi sebagai bupati Magetan, berupaya agar “kelumpuhan aktifitas” tersebut segera berakhir. Atas insiatif sendiri, ia kemudian menyerukan kepada rakyat Magetan untuk tidak perlu takut. Pernyataan tersebut diikuti dengan contoh yang ia berikan sendiri: setiap pagi bersama sang istri, Soerjo kerap berjalan-jalan di alun-alun Magetan. Kebiasaan itu dilakukan oleh sang bupati sebagai pemberitahuan simbolis bahwa meskipun dalam kondisi yang tak menentu, sang pemimpin sama sekali tak meninggalkan rakyatnya.[10]

Menyaksikan bupatinya ada di tengah-tengah mereka, banyak dari rakyat Magetan yang mulai berani keluar rumah guna menjalankan kembali kewajiban mereka sehari-hari. Kehidupan pun mulai berjalan seperti sediakala. Berita keberhasilan Soerjo mengembalikan kepercayaan diri rakyatnya sampai ke telinga para pejabat militer Jepang di Magetan. Ia pun tetap didapuk untuk memimpin rakyat Magetan.

Soerjo sejatinya sangat membenci prilaku penguasa militer Jepang, namun  ia sadar sementara dirinya tidak berbuat apa-apa selain menerima uluran kerjasama dengan mereka. Namun jauh dalam hatinya, Soerjo yakin bahwa keberadaan orang-orang Jepang di Indonesia tidaklah akan lama. Selain melihat kondisi Perang Dunia ke-2 yang pelan-pelan menyudutkan posisi Jepang (terutama setelah Amerika Serikat mulai terlibat), jauh sebelumnya para orang tua sudah meramalkan bahwa “orang-orang kate bermata sipit itu” tak akan lama berada di Nusantara.

Hari demi hari, Soerjo tetap  memimpin rakyat Magetan dalam suka dan duka. Kendati memutuskan untuk bekerjasama dengan penguasa militer Jepang, namun sikap Soerjo jauh dari watak seorang penjilat. Itu dibuktikan dengan tidak sudinya ia memenuhi permintaan penguasa militer Jepang: mengumpulkan perempuan-perempuan muda untuk diserahkan sebagai pelampiasan nafsu para serdadunya.

Sikap tegas sang bupati itu tidak saja dianut sendiri, namun kerap ia katakan sebagai perintah resmi untuk para bawahannya. “Jangan sampai mau disuruh mencarikan perempuan oleh orang-orang Jepang…” katanya kepada teman-teman sejawat dan para anak buahnya.[11]

Ketegasan dan keberanian Soerjo juga terlihat saat ia memarahi seorang opsir Jepang yang mengamuk di pendopo kabupaten Magetan pada sekira 1943. Alih-alih mendapat teguran dan hukuman, pemerintah militer Jepang malah semakin menghargai keberadaan Soerjo. Mereka maklum bahwa pemimpin berwibawa seperti Soerjo merupakan aset berharga untuk menggerakan rakyatnya saat menghadapi Sekutu.

Sementara itu, para penguasa militer Jepang mulai mengkonsolidasi dan merubah sistem pemerintahan di bekas jajahan Belanda.  Guna mengatur tata kelola pemerintahan, maka pada September 1943, mereka mengangkat tujuh orang Indonesia terkemuka sebagai penasehat pada pemerintahan militer Jepang. Mereka adalah:

  1. Sukarno sebagai Somubu (Pimpinan Departemen Urusan Umum)
  2. Suwandi sebagai Naimubu (Pimpinan Departemen Urusan Dalam Negeri)
  3. Abdul Rasyid sebagai wakil Naimubu
  4. Mr.Dr.Soepomo sebagai Syihobu (Pimpinan Departemen Kehakiman)
  5. Mochtar bin Prabu Mangkunegoro sebagai Kosubu (Pimpinan Departemen Lalu Lintas)
  6. Muhammad Yamin sebagai Sendenbu (Pimpinan Departemen Propaganda)
  7. Prawoto Sumodilogo sebagai Sangyobu (Pimpinan Depatemen Ekonomi)

Di tingkat daerah, pemerintah militer Jepang menghapus ketiga provinsi yang sebelumnya ada di pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur). Sebagai gantinya, pada 8 Agustus 1942 dibentuk 17 daerah Syu yang dipimpin oleh seorang Syucokan (setara dengan jabatan residen di era Hindia Belanda namun kekuasaannya seperti seorang gubernur).[12] Soerjo sendiri didapuk untuk menjadi Syucokan di wilayah Bojonegoro pada 10 November 1943.

Penguasa militer Jepang menjadikan wilayah bekas jajahan Belanda sebagai modal perang melawan Sekutu. Dengan memanfaatkan tanah subur dan produktif, mereka memaksa rakyat untuk memberikan sebagian besar hasil pertanian kepada penguasa militer Jepang. Padi yang merupakan makanan pokok penduduk pun tak lepas dari incaran mereka. Akibatnya rakyat tak bisa menikmati hasil jerih payahnya dan terpaksa hidup miskin karena tak memiliki apa-apa lagi.

Bukan hal yang aneh jika saat itu rakyat hanya mengkonsumsi singkong, jagung bahkan akar pohon pisang untuk pengganti nasi. Sebagai lauknya, mereka tak segan-segan lagi untuk memakan bekicot, tikus sawah dan belalang. Ketiadaan uang membuat rakyat juga tak memiliki daya beli. Untuk pakaian sehari-hari, mereka terpaksa menjadikan karung goni sebagai bahan baju dan celana. “Kalau dipakai rasanya tidak enak dan gatal luar biasa karena pakaian goni yang kami pakai sering dijadikan sarang kutu busuk,” ujar Kasmijo (93), salah seorang penduduk Magetan yang pernah mengalami masa penjajahan Jepang.[13]

Tidak aneh, situasi itu menimbulkan banyak penyakit. Selain busung lapar, “penyakit favorit” saat itu adalah kudis, kurap dan borok. Tidak hanya bahan makanan, penguasa militer Jepang pun merampas barang-barang yang terbuat dari besi guna dijadikan bahan senjata. “Sampai pipa pancoran air yang terbuat dari besi pun, mereka angkut,” ungkap Kasmijo.

Selain menjadikannya lumbung logistik, penguasa militer Jepang pun memaksa orang-orang yang masih muda untuk terlibat dalam persiapan perang. Maka puluhan ribu kaum lelaki produktif dijadikan romusha (prajurit pekerja) dan dikirim ke berbagai front terdepan untuk membangun benteng pertahanan, jalan kereta api, lapangan terbang, jembatan dan dermaga. Khusus untuk para pemuda, mereka direkrut menjadi tenaga tempur dalam kesatuan-kesatuan “sukarelawan” semacam Heiho, Sainedan, Keibodan dan PETA (Pembela Tanah Air).

Kaum perempuan pun tak lepas dari kesewenang-wenangan penguasa militer Jepang. Dengan dalih akan dipekerjakan di bagian administrasi, mereka pada akhirnya dipaksa sebagai pemuas nafsu para serdadu yang baru pulang dari medan laga. Jumlah jugun ianfu (perempuan penghibur) ini sangat banyak, hingga mencapai puluhan ribu. Bukan hanya di wilayah eks jajahan Belanda, mereka pun disebar ke wilayah-wilayah luar yang dikuasai oleh militer Jepang seperti Singapura, Malaya dan Burma.

Dengan situasi tersebut bagi seorang Soerjo, menjadi pejabat tinggi di pemerintahan yang dikendalikan militer Jepang adalah suatu dilema. Bisa dipastikan, menghadapi kesewenang-wenangan para serdadu Jepang terhadap rakyatnya, Soerjo sendiri nyaris tak bisa berbuat banyak. Hanya satu yang berani ia lakukan: menolak mentah-mentah permintaan penguasa militer Jepang untuk memberikan kaum perempuan sebagai jugun ianfu.

Memasuki tahun 1945, kemuakan rakyat terhadap penguasa militer Jepang mencapai puncaknya. Bibit-bibit perlawanan mulai muncul ketika sekelompok prajurit PETA pimpinan Soeprijadi dan Moeradi melakukan pemberontakan di Blitar pada 14 Februari 1945. Meskipun pemberontakan tersebut bisa ditindas, namun tak urung membuat penguasa militer Jepang waspada. Mereka khawatir, situasi di Blitar akan diikuti oleh tempat-tempat lain. [14]

Sementara itu di palagan Perang Asia Timur Raya, tentara Amerika Serikat, Inggris dan Australia terus mendapat kemajuan signifikan. Di wilayah Pasifik, balatentara Jepang tak bisa membendung gempuran tentara Amerika Serikat dan terpaksa membiarkan pulau demi pulau dikuasai oleh negara yang tergabung dengan kekuatan Sekutu itu. Di wilayah Burma, Singapura, Malaya, Filipina, Halmahera, Maluku dan Papua, balatentara Jepang pun kerap mengalami kekalahan telak dari tentara gabungan Inggris dan Australia.

Sadar situasi semakin menyudutkan posisi mereka, pemerintah militer Jepang di Indonesia kembali menghidupkan rencana untuk memberikan kemerdekaan kepada orang-orang Indonesia. Maka pada 1 Maret 1945, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang berisi 68 tokoh terkemuka di Indonesia. Soerjo adalah salah satunya.[15]

“Pengangkatan Soerjo terjadi kala ia menjabat sebagai syucokan Bojonegoro,” tulis MPB.Manus dalam Tokoh-Tokoh Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Bagian I.

Pembentukan BPUPKI tidak serta merta membuat situasi menjadi baik. Alih-alih menurun, suhu perpolitikan malah semakin memanas. Juni 1945, sekelompok prajurit PETA kembali melakukan pemberontakan di wilayah Pangalengan, Jawa Barat.  Begitu pula di Surabaya, pada 1 Juli 1945, beberapa pemuda ditangkap penguasa militer Jepang karena memimpin ratusan pemuda lainnya mengadakan rapat terbuka bertema “Indonesia Merdeka”. [16]

Di tengah tuntutan kemerdekaan Indonesia semakin membahana, pada 6 dan 9 Agustus 1945, Nagasaki dan Hiroshima (dua kota penting di Jepang) dibom oleh Amerika Serikat.Pemboman itu menimbulkan efek kejut yang signifikan bagi rakyat dan pemerintah kekaisaran Jepang. Lima hari kemudian, atas nama bangsa Jepang, Kaisar Hirohito menyatakan bertekuk lutut kepada pihak Sekutu.

Kekalahan Jepang tak disia-siakan oleh kaum nasionalis Indonesia.  Di Jakarta pada 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Sukarno-Hatta memproklamasikan berdirinya suatu negara baru di atas wilayah bekas jajahan Belanda. Negara tersebut bernama Republik Indonesia. Sehari kemudian, BPUPKI yang berubah nama menjadi PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan sidang istimewa yang melahirkan lima kepututusan penting, yakni:

  1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
  2. Memilih Ir.Sukarno sebagai Presiden dan Drs. Moahammad Hatta sebagai Wakil Presiden.
  3. Dalam melaksanakan penyelengaraan Negara, Presiden dan Wakil Presiden sementara waktu akan dibantu oleh suatu komite nasional yakni KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).
  4. Membentuk dua belas kementerian.
  5. Membentuk delapan provinsi yang menjadi bagian wilayah Republik Indonesia, yakni: Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Berdasarkan keputusan Sidang Istimewa PPKI itu, maka pada 19 Agustus 1945, dibentuklah kabinet presidentil pertama Republik Indonesia, yakni:

  1. Menteri Luar Negeri: Mr.Achmad Subardjo
  2. Menteri Dalam Negeri: R.A.Achmad Wiranatakusumah
  3. Wakil Menteri Dalam Negeri: Mr.Hermani
  4. Menteri Keamanan Rakyat: Supriyadi
  5. Menteri Keamanan Rakyat ad interim: Sulyadikusumo
  6. Menteri Kehakiman: Prof.Mr.Dr.Supomo
  7. Menteri Penerangan: Mr.Amir Sjarifoeddin
  8. Wakil Menteri Penerangan: Mr.Ali Sastroamidjojo
  9. Menteri Keuangan: Dr.Samsi
  10. Menteri Kemakmuran: Ir.Surachman Tjokroadisoerjo
  11. Menteri Perhubungan: Abikusno Tjokrosoejoso
  12. Menteri Pekerjaan Umum: Abikusno Tjokrosoejoso
  13. Menteri Sosial: Mr.Iwa Kusumasumantri
  14. Menteri Pengajaran: Ki Hajar Dewantoro
  15. Menteri Kesehatan: Dr.Bintaran Martoatmojo

Di samping itu ada beberapa menteri negara, yakni:

  1. Menteri Negara: Mr.Amir
  2. Menteri Negara: K.H.Wachid Hasjim
  3. Menteri Negara: A.A.Maramis
  4. Menteri Negara: Oto Iskandardinata
  5. Menteri Negara: Mr. Sartono

Untuk delapan provinsi yang telah dibentuk, maka diangkatlah para gubernur yakni:

  1. Teuku Muhammad Hasan sebagai Gubernur Sumatera
  2. Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagai Gubernur Jawa Barat
  3. Raden Pandji Soeroso sebagai Gubernur Jawa Tengah
  4. M.T.A.Soerjo sebagai Gubernur Jawa Timur
  5. I Gusti Ketut Poedja sebagai Gubernur Sunda Kecil
  6. J. Latuharhary sebagai Gubernur Maluku
  7. G.S.S.J. Ratulangi sebagai Gubernur Sulawesi
  8. Pangeran Mohammad Noor sebagai Gubernur Kalimantan

Meskipun diumumkan sebagai gubernur di Jawa Timur, Soerjo sendiri tidak cepat bergerak dan memilih untuk menunggu. Itu dilakukan karena dia belum merasa mendapatkan surat pengangkatan resmi dari pemerintah pusat. Selain itu, dia pun merasa masih ragu apakah dia akan diterima secara baik oleh rakyat Surabaya.[17]

Sikap menunggu Soerjo itu berbeda dengan apa yang diinginkan kaum pemuda setempat. Ketika berita proklamasi 17 Agustus 1945 di Jakarta sampai ke telinga para pemuda Bojonegoro keesokan harinya, mereka langsung menyerukan masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih. Seruan itu sontak diamini oleh rakyat Bojonegoro dengan mengibarkan sang merah putih di seluruh kota kecuali di kantor Syucokan.

Keengganan pihak Syucokan Bojonegoro merespon kabar dari Jakarta, membuat para pemuda menjadi sedikit kesal. Mereka lantas mengontak KNIP dan meminta petunjuk apa yang harus dilakukan untuk membentuk pemerintahan Republik di Bojonegoro. Maka pada 31 Agustus 1945, di bawa supervisi dua utusan KNIP (Goenadi dan Boedisoetjitro), berdirilah Komite Nasional Indonesia Daerah) Bojonegoro dengan anggota 37 orang.

Pendirian KNID Bojonegoro diikuti oleh pembentukan KNI-KNI di seluruh kabupaten dan kewedanaan-kewedanaan yang masuk dalam wilayah Bojonegoro pada 2 September 1945. Maraknya pembentukan KNI menjadikan pihak  Syucokan bereaksi dengan membentuk Dewan Pimpinan Pegawai Republik Indonesia yang langsung diketuai oleh Soerjo sendiri sebagai residen Bojonegoro.

Atas desakan KNI-KNI itu pula, akhirnya di rumah residen dikibarkan sang merah putih. Namun itu tidak berlangsung lama. Entah merasa ragu atau belum yakin terhadap situasi yang sudah berubah, pada hari yang lain di kantor-kantor pemerintahan, sang merah putih kembali diturunkan, digantikan dengan hinomaru. Atau kadang-kadang, malah kedua bendera tersebut dikibarkan secara berdampingan.

Aksi plin-plan kaum pamongpraja itu membuat para pemuda berang. Mereka meresponnya dengan melakukan gerakan penempelan symbol merah putih pada rumah-rumah dan mobil-mobil. Bahkan khusus untuk mobil-mobil yang dikendarai oleh orang-orang Jepang, mereka menambahnya dengan kata-kata: MILIK REPUBLIK INDONESIA.

Kali ini giliran penguasa militer Jepang yang menjadi berang. Atas perintah Gunseikanbu (kepala pemerintah militer Jepang), para residen dan bupati lantas diperintahkan untuk melarang aksi-aksi yang mengarah kepada dukungan terhadap proklamasi 17 Agustus 1945. Termasuk menaikan bendera merah putih. Alih-alih mendapat sambutan baik, seruan itu malah ditentang habis-habisan oleh hampir seluruh rakyat di Jawa Timur termasuk rakyat Bojonegoro.

Para pemuda lantas merespon pelarangan itu dengan mendatangi KNID. Mereka mendesak KNID agar mengambil tindakan-tindakan tegas. Pada 22 September 1945, KNID Bojonegoro bersama KNI-KNI dari tiga kabupaten lalu mengadakan rapat. Dari KNI Kabupaten Lamongan muncul usul agar rapat mengambil keputusan: menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan Keresidenan dan agar semua kepala daerah dipecat karena tidak berpihak kepada Proklmasi 17 Agustus 1945.

Usul itu secara aklamasi langsung disetujui oleh KNI Kabupaten Tuban dan KNI Kabupaten Bojonegoro. Namun dalam perkembangan selanjutnya, tuntutan pun diperlunak jadi: mendesak Syucokan untuk mencabut pidatonya di tiga kabupaten dan segera memproklamirkan Keresidenan Bojonegoro sebagai bagian dari Repeublik Indonesia.

Keesokan hari, KNID Bojonegoro menyampaikan dasakan tersebut langsung kepada Residen Soerjo. Awalnya Soerjo berupaya mencari kompromi, namun karena kerasnya desakan dari para pemuda yang tergabung dalam KNID, pada akhirnya Soerjo bersedia memenuhi tuntutan KNID.

Pagi baru saja menyeruak ketika pada 24 September 1945, ratusan pemuda Bojonegoro membanjiri halaman rumah Residen Soerjo. Tepat jam 8.00, mereka masuk ke dalam rumah residen dan menjemput Soerjo untuk dibawa ke alun-alun Bojonegoro. Di hadapan ribuan rakyat Bojonegoro, Soerjo lantas membacakan dukungan resmi Keresidenan Bojonegoro terhadap Republik Indonesia:[18]

PROKLAMASI

Berdasarkan Proklamasi Indonesia-Merdeka oleh Paduka Yang Mulia Sukarno dan Paduka Yang Mulia Hatta, Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, maka kami atas nama seluruh Rakyat Daerah Keresidenan Bojonegoro dari segala lapisan, pada hari ini: Senin Wage 24 September 1945 meresmikan pernyataan telah berdirinya Pemerintah Republik Indonesia Daerah Keresidenan Bojonegoro, dan terus mengadakan tindakan-tindakan seperlunya.

Kepada seluruh rakyat kami serukan supaya tetap tinggal tenang dan tenteram melakukan kewajibannya masing-masing.

Bojonegoro, 24 September 1945

R.M.T.A. Soerjo

Demi menyaksikan kejadian itu, pemerintah militer Jepang di Bojonegoro tidak bisa bertindak apa-apa. Alih-alih melarang, para pegawainya yang berbangsa Jepang hanya bisa melihat dari kejauhan Sang Merah Putih dikibarkan di tengah alun-alun Bojonegoro. Sekira sepuluh hari kemudian, pengoperan kekuasaan pun dilakukan dari penguasa militer Jepang kepada penguasa Republik Indonesia yang diwakili Soerjo. Bojonegoro pun semakin mantap di belakang pemerintahan Republik Indonesia pimpinan Sukarno-Hatta.

Pages: 1 2 3 4 5

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.